News & Bisnis

Ini Penjelasannya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JHP) dan Bedanya dengan JHT

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah solusi PHK. Program yang disebut dengan JKP ini bisa dicairkan ketika buruh mengalami PHK. Lantas apa itu penjelasan lengkap serta syarat penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) itu ? kita akan bahas didalam artikel berikut, yuk kita simak saja!.

Saat ini masyarakat tengah resah dengan informasi mengenai informasi yang beredar dan sempat menjadi polemik, yaitu mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang kabarnya baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun, padahal kini pemerintah sudah memberikan solusi lain terkait dengan tunjangan kehilangan pekerjaan atau JKP.

Pencairan dana JHP BPJS Ketenagakerjaan di usia 56 tahun, tengah menuai protes dari banyak kalangan buruh. Mereka menganggap kebijakan itu bisa menahan dana darurat jika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah solusi PHK. Program yang disebut dengan JKP ini bisa dicairkan ketika buruh mengalami PHK.

Lantas apa itu penjelasan lengkap serta syarat penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) itu ? kita akan bahas didalam artikel berikut, yuk kita simak saja!.

Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Dengan adanya program yang dibuat oleh pemerintah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sudah dinilai mampu memberikan jaminan sosial, jaminan pendapatan, dan jaminan pekerjaan bagi pekerja.

Menyikapi kondisi para pekerja yang terkena imbas pandemi sehingga mengalami PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja, kini Pemerintah sudah menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menurut rancangan aturan tersebut, baik perusahaan, pekerja, maupun pemerintah menjadi sumber pendanaan. Dalam RPP, sumber pendanaan terdiri atas modal awal dari pemerintah dan rekomposisi iuran program jaminan sosial dan/atau dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Sebagai perinciannya, iuran program JKP besarannya adalah 0,46 persen dari gaji satu bulan yang terbagi atas modal awal dari pemerintah pusat sebesar 0,22 persen serta iuran rekomposisi JKK sebesar 0,14 persen dan JKM sebesar 10 persen. Menurut Ketua Komite Jaminan Sosial Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Soeprayitno, melalui skema pendanaan tersebut perlindungan sosial terhadap pekerja dinilai akan lebih maksimal.

“Pasalnya, dari tiga kebutuhan pekerja, yakni jaminan sosial, jaminan pendapatan, dan jaminan pekerjaan, program JKP sudah memberikan fasilitas lengkap bagi pekerja untuk jaminan sosial,” kata Pri pada hari Jumat 5 Februari 2022.

Artinya secara umum, lanjutnya, program tersebut memiliki tiga pilar, yang pertama, sebagai fasilitas bagi mobilitaas kerja akibat perubahan struktur pekerjaan; kemudian yang kedua, mendorong fleksibilitas tenaga kerja; lalu yang ketiga, sebagai antisipasi krisis keuangan dan ekonomi. Pri menjelaskan fasilitas untuk mobilitas kerja yang terjadi akibat perubahan struktur pekerjaan terkait dengan adanya disrupsi dari revolusi industri 4.0 yang menghilangkan dan memunculkan sebagian jenis pekerjaan.

“Sepanjang 2019, mesin telah menghilangkan sebanyak 5,5 jam pekerjaan repetitif dan kasar dalam rata-rata pekerjaan mingguan. Sehingga dengan demikian, mungkin perusahan bisa melakukan PHK karena pekerjaan itu tidak diperlukan. Maka, diperlukan income security dan skill development yang difasilitasi melalui program JKP,” jelasnya.

Menurutnya, untuk masalah fleksibilitas pasar kerja, aturan tersebut terkait dengan pembayaran uang pesangon selama ini yang cenderung tidak efektif.

Sementara itu untuk JKP akan memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi. Untuk pilar terakhir, yaitu sebagai antisipasi krisis keuangan dan ekonomi, program tersebut mencoba untuk melakukan percepatan pemulihan pasar kerja di Indonesia pascapandemi yang diperkirakan akan berlangsung cukup lama.

Berdasarkan aturan PP Nomor 37/2021, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah uang tunai yang akan diberikan ketika kehilangan pekerjaan. JadiJKP diberikan selama enam bulan berturut-turut terhitung sejak kehilangan pekerjaan. Jumlah besaran JKP untuk tiga bulan pertama adalah 45% dari gaji bulanan, kemudian tiga bulan selanjutnya maka jumlahnya menjadi 25% dari gaji bulanan.

Pencairan JKP menurut batas atas adalah Rp5 juta. Sehingga dengan demikian maka pada tiga bulan pertama pekerja yang di-PHK akan menerima 45% dari Rp5 juta yakni Rp2,25 juta; lalu tiga bulan berikutnya akan menerima 25% dari Rp5 juta Rp1,25 juta. Jika gaji karyawan di atas Rp5 juta maka pencairan JKP dihitung pada batas atasnya.

Disamping mendapatkan upah selama enam bulan berturut-turut, pekerja juga bisa memperoleh informasi mengenai pasar kerja dan pelatihan ketenagakerjaan. Dimana pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara online atau offline di lembaga kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Cara Mendaftar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Kriteria atau ketentuan mengenai syarat penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan, adalah berlaku bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan status kerja apapun, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Tetapi JKP tidak berlaku jika pekerja diketahui mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia.

Nah, cara pekerja untuk memperoleh manfaat JKP, adalah terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses melalui website BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian Isi semua data yang tertera dalam formulir seperti nama perusahaan, nama pekerja, NIK, tanggal lahir, serta tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan. Selain itu perusahaan juga bisa membantu dengan menyerahkan bukti berakhirnya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan memproses semua data yang masuk. Jika dinyatakan memenuhi syarat maka pekerja akan memperoleh uang JKP sesuai ketentuan tersebut.

Kriteria Pekerja yang Berhak Menerima Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Seperti yang sudah dibahas diatas bahwa Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat yang baru bisa diimplementasikan pada 2022 ini.

Siapa saja saja yang berhak menerima manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini?

Seperti yang diinformasikan oleh akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia @kemnaker, ada tiga kriteria pekerja yang berhak menerima program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Ada 3 kriteria pekerja yang berhak menerima program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia @kemnaker pada Jumat, 26 November 2021.

Berikut ini tiga kriteria pekerja atau buruh yang berhak menerima manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

1. Bagi pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan Pasal 154A UU Cipta Kerja.

Dikecualikan untuk alasan PHK karena:

a. Mengundurkan diri

b. Cacat total tetap

c. Pensiun atau

d. Meninggal dunia

2. Pekerja yang berkeinginan bekerja kembali

3. Pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Kemenaker Sebut JKP Bakal Dirilis Bulan Ini, Ini Daftar Benefitnya

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan dirilis pada 22 Februari 2022. Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan segera berjalan dalam waktu dekat.

Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan buruh korban PHK diharapkan memanfaatkan program ini ketimbang mengambil dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. “JKP akan segera berjalan. Kick off di 22 Februari nanti,” kata Dita, dikutip pada hari Minggu, 13 Februari 2022.

Selain itu Dita menambahkan, ketika JKP belum ada, buruh korban PHK banyak berharap menopang hidupnya dengan mencairkan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya JKP, maka buruh diharapkan tidak perlu mengambil dana jaminan hari tua tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh di situs BPJS Ketenagakerjaan, JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang diberikan dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Lantas, siapa saja pekerja yang bisa mendapatkan program JKP?

Program JKP diperuntukkan untuk segmen Penerima Upah seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria seperti berikut ini :

a. WNI

b. Belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta

c. Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)

d. Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)

e. Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.

Manfaat yang diperoleh dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah :

1. Uang Tunai

a. Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

b. Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45 persen x upah x 3 bulan) + ( 25 persen x upah x 3 bulan).

c. Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp 5 juta.

2. Akses Informasi Kerja

a. Diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau

b. Bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir

3. Pelatihan Kerja Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja

Pelatihan kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring).

Jadi bagi para pekerja yang masih bingung mengenai apa itu JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan kaitannya dengan Jaminan Hari Tua (JHT), semoga mencerahkan dan bisa menjadi solusi.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published.