News & Bisnis

Kenapa Minyak Menjadi Langka di Pasaran?

Akhirnya spekulasi bermunculan akibat langkanya minyak goreng di pasaran, sehingga pemerintah perlu mengadakan investigasi, apa yang menjadi penyebab kelangkaan tersebut. Karena jika dibiarkan terus menerus akan terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali.
Minyak goreng

Akhir-akhir ini masyarakat dibuat bingung karena langkanya keberadaan minyak goreng di pasaran. Banyak yang menduga-duga terkait minyak langka diberbagai daerah. Bahkan sejumlah minimarket dan pasar tradisional sudah kehabisan stok.

Apa Penyebab Minyak Langka Di Pasaran ?

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menentukan harga ecer tertinggi (HET) minyak goreng ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu: Rp11.500/liter untuk minyak goreng curah, kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan kemasan premium Rp14.000/liter. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2022 di ritel modern dan pasar tradisional.

Kebijakankebijakan yang dikeluarkan Kemendag tujuannya adalah sebagai solusi atas melonjaknya harga minyak goreng sejak Natal 2021 dan tahun baru 2022, dimana pada awalnya pemerintah hanya memberlakukan kebijakan minyak goreng satu harga di ritel modern dengan HET Rp14 ribu per liter.

Tetapi kenyataanya  justru stok minyak goreng kosong di pasaran. Bahkan menurut keterangan sejumlah warga, mereka mengaku kesulitan mencari minyak goreng di ritel modern. Akhirnya sebagai solusinya, warga membeli minyak goreng di pasar tradisional dengan harga lebih mahal, bahkan dua kali lipat dari HET Rp14 ribu.

Menurut informasi jika sebelumnya warga selalu kehabisan stok minyak goreng murah di ritel modern, maka usai kebijakan baru ini warga juga kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasar tradisional dan warung biasa.

Bahkan kelangkaan minyak goreng ini telah diakui Satgas Pangan Polri, ketika tim mereka mengecek ketersediaan, distribusi dan harga minyak goreng pada ritel modern di wilayah Jabodetabek, bahkan Satgas Pangan Polri menemukan fakta soal kelangkaan stok ini.

Menurut  Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, penyebab kekosongan stok adalah karena terlambatnya pengiriman minyak goreng dari distributor dan tingginya antusias masyarakat untuk membeli minyak goreng. Sehingga untuk mengendalikan (stok), dibatasi pembelian sebanyak satu liter.

Temuan lainnya yaitu pada ritel-ritel modern besar seperti Lotte Mart dan Hypermart, ketersediaan minyak goreng masih mencukupi atau aman, penyaluran dari distributor lancar dan harga penjualan sesuai dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000/liter.

Mayoritas pada ritel-ritel modern kecil seperti Indomaret dan Alfamart ketersediaan kosong, karena distribusi dilaksanakan 2-4 hari sekali, sehingga harga penjualan mengikuti harga eceran tertinggi yakni Rp14.000/liter. Sehingga pilihan para konsumen adalah membeli minyak goreng di ritel modern

Minyak goreng

Minyak Goreng Mahal dan Langka Ini Kata Ombudsman RI

Untuk mencari solusi karena minyak langka, Ombudsman RI meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk memastikan supaya Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng segera ditetapkan agar masyarakat dbisa mendapatkan komoditas pangan pokok tersebut dengan harga yang lebih murah.

Seperti yang disampaikan oleh anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika yang mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan Ombudsman RI di 34 provinsi terdapat temuan adanya fenomena di tengah masyarakat akibat harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Misalnya saja adanya aksi penimbunan stok minyak goreng, harapannya satgas pangan dapat bergerak cepat untuk menangani masalah ini. Selain itu Ombudsman juga menemukan adanya perilaku pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional serta munculnya panic buying dari masyarakat.

Menurut Yeka, data di Aceh harga minyak goreng masih berkisar Rp18.000 per liter, sementara itu Sumatera Utara Rp19.000/liter, Sumatera Barat Rp18.000/liter, Kalimantan Timur Rp 23.000/ liter, Jawa Barat Rp 22.000/ liter.

Selanjutnya saran Yeka, pemerintah memberikan kesempatan kepada BUMN untuk menangani 10-15 persen kebutuhan pasar terhadap minyak goreng. Bahkan Ombudsman juga telah mendorong pemerintah agar crude palm oil (CPO) menjadi prioritas untuk produksi minyak goreng, serta memastikan pengawasan terhadap produsen dalam mematuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

“Pemerintah bisa berdayakan BUMN untuk kepentingan mengurus domestik dahulu. Namun upaya itu harus dibantu dengan subsidi, agar harga tidak  terlalu jatuh. Sebelumnya harus ada prioritas dari BUMN tersebut yaitu minyak goreng dikhususkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah” lanjut Yeka.

Ditambahkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, bahwa yang paling mudah adalah minyak goreng kemasan sederhana atau curah agar biaya tidak terlampau tinggi, “Kalau kemasan premium, terlalu mahal, nanti sulit (target prioritas itu) untuk diimplementasikan. Itu hanya untuk jangka pendek,” kata dia.

Kemudian selanjutnya, meskipun berat, yakni menagih komitmen industri-industri minyak sawit mentah yang terintegrasi seperti yang mempunyai kebun, fasilitas pemurnian, dan pabrik minyak goreng. Karena korporasi yang sudah terintegrasi mempunyai sistem produksi dan target yang bisa dikendalikan dari hulu ke hilir.

Lalu perihal temuan Satgas Pangan Polri ihwal keterlambatan pengiriman minyak goreng, Tauhid berpendapat keterlambatan itu hal tersendiri. Sering ditemukan dikalangan industri minyak sawit mentah, korporasi terlanjur membeli bahan tandan buah segar dengan harga yang mengikuti standar internasional.

Sehingga jika dijual kepada industri minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka perusahaan akan mengalami kerugian lantaran biaya produksi tinggi, kata Tauhid. “Artinya disini keterlambatan bukan karena faktor distribusi, distribusi sudah biasa mereka lakukan puluhan tahun. Tapi ada pengaturan harga yang masih belum dirasionalkan,” tutur Tauhid lagi.

Sehingga menurutnya implikasinya akan menekan harga tandan buah segar. Tandan buah segar, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018, menginduk kepada harga minyak sawit mentah. Sejauh ini tidak ada regulasi yang mencantumkan bahwa tandan buah segar menginduk kepada harga DPO.

Seharusnya kekosongan regulasi ini bisa diisi, misalnya saja Kementerian Pertanian mengatur soal harga penyangga agar harga tidak jatuh karena kebijakan DPO. Peraturan Menteri Pertanian dapat direvisi. Kemudian, pemerintah dapat menerbitkan regulasi terkait tata niaga.

“Produksi minyak goreng, apa pun kebijakannya, sangat sensitif dengan harga (minyak) dunia. Indonesia bukan hanya negara produsen, tapi juga konsumen.

Sebab produk minyak goreng dan turunannya yang lain mengikuti standar internasional. untuk itu kebijakan yang dihasilkan harus hati-hati,” terang Tauhid.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono menyatakan isu kelangkaan minyak goreng telah ramai  sejak Januari 2022.

3 hal yang menjadi kendala bagi pedagang, yaitu :

  1. Pertama, para pedagang kesulitan meretur minyak goreng yang terlanjur ditebus mahal;
  2. Kedua, pedagang tidak bisa mendapatkan barang sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
  3. Ketiga, minyak goreng sulit ditemukan di lapangan.

Menurutnya APPSI adalah mendukung program pemerintah, namun asosiasi tidak dilibatkan oleh pemerintah. Malah sebaliknya, asosiasi yang aktif melaporkan temuan kepada instansi yang berkaitan dengan urusan minyak goreng.

 “Kalau kementerian tidak mengindahkan laporan asli lapangan, selalu klaim sudah dibutuhkan sekian juta liter, tapi kenyataan di lapangan (seperti) tiga poin itu tadi,” kata Sudaryono. Bahkan pekan lalu, kata dia, APPSI juga telah menjalankan operasi distribusi minyak goreng curah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Menurutnya seharusnya operasi pasar itu jualan minyak goreng curah ke pedagang, bukan ke konsumen. APPSI menilai operasi pasar bukan bersaing dengan pedagang. Tetapi seharusnya operasi pasar itu jadi perpanjangan tangan para pedagang.

Menurutnya selama ini masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah, mampet. Kementerian Perdagangan memiliki cara pandang tersendiri. Kemudian, APPSI berinisiatif menghubungi semua pemangku kepentingan sebisa mungkin.

Minyak goreng

Solusi Pemerintah Antisipasi Minyak Langka 

Menyikapi informasi minyak langka, menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, mengatakan bahwa stok minyak goreng saat ini sebenarnya bukannya langka tetapi  karena saat ini masyarakat kesulitan untuk memperoleh minyak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini Oke memastikan ada 40 juta liter minyak goreng murah mulai didistribusikan di pasar retail dan tradisional di seluruh Indonesia. “Sejauh ini saya sudah dapat laporan 180 ribu ton sudah berangkat. Jadi ada sekitar 36-40 juta liter sudah mulai didistribusikan,” ucapnya.

Bahkan khusus minyak goreng di pasar ritel, Kemendag mempersiapkan 12 juta liter yang harganya sesuai dengan HET, dan saat ini sudah mulai berlangsung distribusinya,  dipastikan minggu ini dari Aceh hingga Papua sudah mulai mendapat pasokan minyak goreng.

Diharapkan dengan cara tersebut Pemerintah bisa menstabilkan harga minyak goreng di pasar dengan DMO dan DPO bagi eksportir minyak goreng untuk menjual 20 persen kuota ekspornya khusus untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu kebijakan DPO juga diterapkan dengan penetapan harga yaitu Rp9.300 per kilogram untuk minyak sawit kasar dan Rp10.300 per kilogram untuk olein.

Bahkan Oke juga mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan regulasi untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin pasokan minyak goreng domestik tetap stabil di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO internasional.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published.