News & Bisnis

Menag Yaqut: Pakai Logo Halal Baru, Label Lama Yang Diterbitkan MUI Tidak Berlaku Lagi

Terkait dengan keputusan Menag Yaqut, mengenai perubahan logo halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang sudah ada sejak 33 tahun lalu di Indonesia, dinyatakan resmi tidak digunakan lagi.

Hal tersebut seiring dengan pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Sementara itu, Kemenag juga sudah mengeluarkan logo halal yang baru yang akan diterapkan kepada produk-produk di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional yang membuat label versi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak berlaku lagi.

“Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal,” kata pria yang juga akrab disapa Gus Yaqut seperti yang dikutip dari akun Instagram pribadinya @gusyaqut pada Minggu, 13 Maret 2022.

Namun meski demikian, bentuk label Halal Indonesia yang dikeluarkan Kemenag ternyata mengundang polemik dan kontroversi. Pasalnya, logo halal berwarna ungu tersebut dinilai sulit dibaca sebagai kata halal, alih-alih malah terbaca sebagai halah.

Arti Filosofi Label Logo Halal Terbaru

Logo

Menjawab polemik mengenai desain logo yang menyerupai wayang, ternyata desain logo berwarna ungu ini menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Karena bentuk label halal terbaru ini mengadopsi bentuk gunungan pada wayang. Label halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesia-an. Jadi huruf Arab penyusun kata halal yang terdiri atas ha, lam alif, dan lam disusun dalam bentuk menyerupai gunungan pada wayang.

“Bentuk label halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk gunungan dan motif surjan atau lurik. Gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas, ini melambangkan kehidupan manusia,” kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irhamdikutip dari siaran pers kementerian agama di Jakarta, pada hari Sabtu, 12 Maret 2022.  

Jadi secara keseluruhan menurut dia, arti bentuk gunungan menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengerucut atau semakin mendekat ke Sang Pencipta.

Selain itu motif surjan pada label halal juga mengandung makna filosofis. Bagian leher surjan memiliki kancing tiga pasang atau enam biji, yang menggambarkan rukun iman, dan motif lurik sejajar satu sama lain mengandung makna sebagai pemberi batas yang jelas. Warna utama dan sekunder label halal Indonesia pun punya makna.

“Warna (utama) ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska, yang mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan,” tutur Aqil.

Sehingga makna yang terkandung pada bentuk dan warna label halal sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Tanda Jika Produk Terjamin Kehalalannya

Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim mengatakan, bahwa label halal Indonesia akan menjadi tanda bahwa suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal dari BPJPH.

Untuk itu label halal Indonesia ini wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk yang telah mendapat sertifikasi halal.

Selanjutnya Arfi juga menuturkan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman label halal merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal di samping menjaga kehalalan produknya secara konsisten, serta memastikan seluruh aspek produksi terhindar dari produk tidak halal, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, serta melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

“Mari kita gunakan label halal Indonesia ini sesuai ketentuan, sebagai penanda yang memudahkan kita semua seluruh masyarakat Indonesia dalam mengidentifikasi produk yang telah terjamin dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH,” kata Arfi. 

Baca Berita Lain Menteri Agama Berlakukan Aturan Volume Suara Adzan

Secara Resmi Label Halal MUI tidak berlaku lagi

Dengan adanya peralihan logo lama ke logo baru, Menag kembali menegaskan bahwa setelah masa peralihan penggunaan logo baru maka otomatis sertifikasi halal akan diselenggarakan oleh negara bukan lagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti MUI.

“Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan Undang-undang, diselenggarakan oleh Pemerintah, bukan lagi Ormas,” imbuhnya.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan logo halal yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah tidak berlaku. Kepastikan itu menyusul Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan label halal baru yang berlaku nasional.

“Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan Undang-undang, diselenggarakan oleh Pemerintah, bukan lagi Ormas,” kata Yaqut dikutip dari Instagramnya @gusyaqut, pada hari Sabtu, 12 Maret 2022. 

Sekjen MUI : Logo Halal MUI Masih Bisa Digunakan

Logo

Terkait dengan perubahan logo halal yang lama dan penggunaan logo baru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan mengatakan, logo halal MUI masih dapat digunakan.

Hal ini tertuang dalam pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yakni dalam PP 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. .

“Pada pasal 169 ketentuan peralihan masih boleh pakai logo MUI sampai 5 tahun setelah PP dikeluarkan,” kata Amirsyah kepada MNC Portal, pada hari Minggu, 13 Maret 2022. Amirsyah juga mengatakan, bahwa setidaknya ada beberapa ketentuan tersebut yang di tegaskan dalam peraturan tersebut yaitu sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau BPJPH sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Sertifikat Halal berakhir.

Selanjutnya bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan; ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

“Atas dasar itu dalam transisi lima tahun (5) ke depan MUI mengimbau agar masyarakat tenang. Sehingga penggunaan logo halal MUI tetap dapat gunakan sesuai PP tersebut sehingga proses transisi dapat berjalan lancar,” ujar dia. Sebab dalam PP tersebut, lanjut Amirsyah masyarakat tetap mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan JPH sesuai dengan Pasal 144.

Di mana peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa: a) Sosialisasi dan edukasi mengenai JPH. b) Pendampingan dalam PPH. c) Publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan. d) Pemasaran dalam jejaring kemasyarakatan Islam berbadan hukum. e) Pengawasan produk Halal yang beredar. Selain itu, pengawasan produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH.

Kesimpulannya, apapun bentuk logo yang telah ditetapkan sebagai sertifikasi halal produk-produk makanan di Indonesia, semoga saja tidak menimbulkan perpecahan karena perbedaan pendapat oleh segelintir masyarakat, karena tujuan Menteri Agama sebagai pejabat pemerintah tentunya ingin semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh Pemerintah. Salam damai!.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published.