News & Bisnis

Presiden Jokowi : TNI-Polri Hindari Paham Radikal

Kondisi terkini yang terjadi di tubuh militer dan kepolisian, membuat Presiden Jokowi prihatin, untuk itu saat memberi sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 yang digelar di Markas Besar TNI pada hari Selasa, 1 Maret 2022. Bagaimana isi Sambutan Bapak Presiden Jokowi ?

Saat mengawali sambutannya, Jokowi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Presiden Joko Widodo menyampaikan empat pesan bagi jajaran TNI dan Polri, yaitu jangan undang penceramah radikal, harus menguasai teknologi digital, tidak ikutan berdebat soal perpindahan ibu kota negara, berdisiplin tinggi (di TNI dan Polri tidak ada demokrasi).

“Termasuk di dalamnya melakukan tugas-tugas kemanusiaan, baik membantu dalam penanganan bencana maupun pandemi Covid-19,” ujarnya. Selain itu, secara khusus Presiden mengucapkan terimakasih atas dorongan dan bantuan di lapangan dalam proses percepatan vaksinasi Covid-19.

Berikut ini adalah ulasan pesan Presiden Jokowi Kepada TNI dan Polri

TNI- Polri Harus Disiplin dan Tidak Ada Demokrasi

Menyikapi kondisi terkini ditengah masyarakat, Presiden mengatakan, aparat TNI dan Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Presiden juga menegaskan, disiplin bagi TNI dan Polri berbeda dengan masyarakat sipil. “Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menggarisbawahi soal disiplin nasional yang saat ini disebutnya masih lemah. Karena itu diperlukan contoh kedisiplinan dari TNI dan Polri. “Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah,” tegas Jokowi.

Tidak Mengundang Penceramah Radikal

Sementara itu soal aktivitas istri para tentara dan polisi juga tak luput dari evaluasi Jokowi. Presiden mengingatkan para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Presiden mengatakan, TNI dan Polri saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan dengan arah kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut. “Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” kata Jokowi. “Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu.

Presiden menekankan, kedisiplinan di lingkungan TNI dan Polri berbeda dengan kedisiplinan di masyarakat sipil. Soal kedisiplinan tidak hanya untuk para suami di lapangan tetapi juga untuk para istri di rumah.

Jangan Terlibat Dalam Debat Masalah IKN

Mengenai soal IKN, Kepala Negara juga menyinggung perihal proses pemindahan ibu kota negara (IKN). Dalam konteks melaksanakan kebijakan itu, Jokowi mengingatkan soal kesetiaan TNI dan Polri yang harus tegak lurus dengan atasan.

Sebelumnya Jokowi mencontohkan jika ada sebuah kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat, seperti pembangunan IKN diperdebatkan di sebuah grup whatsapp. “Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati.

Presiden menjelaskan, percakapan seperti itu merupakan hal kecil. Hanya saja, kondisi tersebut dapat membesar dan berdampak kepada kedisiplinan TNI dan Polri. Jokowi menekankan, disiplin tentara dan polisi berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan.

Sehingga apa yang diminta oleh atasan harus dipatuhi secara tegak lurus oleh bawahannya. “Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus,” ujar Presiden.

TNI-Polri Harus Bisa Kuasai Teknologi Digital

Tidak hanya masalah prilaku, Presiden juga memberikan masukan agar jajaran TNI dan Polri mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan di zaman digital. Jokowi menekankan personel TNI dan Polri harus mempunyai kemampuan di bidang digital karena transformasi digital sangat kental di kehidupan sehari-hari.

“Ini harus sudah kita bawa, yang namanya talent digital itu harus. Di TNI-Polri harus memiliki talent digital karena eranya sudah seperti ini,” ujar Jokowi. Menurut dia, personel TNI dan Polri saat ini harus menguasai bidang-bidang teknologi seperti load computing, digital design, hingga digital marketing.

“Karena nanti keseharian kita bergelut dengan itu,” kata Jokowi. Khusus bagi penegak hukum, Jokowi mengingatkan hal serupa. Hal itu perlu dikuasai personel kepolisian guna mengantisipasi kejahatan digital. Presiden menyebutkan, kejahatan yang semula terjadi di area konvensional bergeser ke ranah digital. Untuk itu, dia meminta pentingnya penguasaan digital. “TNI-Polri harus memiliki talent digital. Karena pertarungan kita ke depan, teknologi, teknologi,” ujar Jokowi.

KSAD Dudung Tindak Lanjuti Pesan Presiden Jokowi

Setelah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi mengenai 4 pesan yang harus di taati oleh TNI dan Polri. Selanjutnya hal tersbeut dipertegas kembali oleh Jenderal Dudung Abdurachman ke jajarannya mencakup persoalan kedisiplinan prajurit dan antisipasi terhadap ancaman radikalisme.

“Hari ini titik berat yang akan dibahas bagaimana tindak lanjut dari apa yang disampaikan Bapak Presiden RI saat Rapim kemarin, (di antaranya) tentang perkembangan situasi saat ini yang berpengaruh, yang harus diwaspadai oleh beliau agar hati-hati dengan dampak perkembangan globalisasi,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (2/3/2022).

Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa pada prinsipnya TNI AD mendukung penuh program-program pemerintah, termasuk di antaranya pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Ini sudah final sehingga apapun nanti yang terjadi proses pemindahan TNI AD mengikuti dan kami juga akan siapkan pindah ke Kalimantan,” terang Kasad Dudung.

Diketahui, Jokowi pada Rapat Pimpinan TNI Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022), memperingatkan pimpinan TNI dan Polri untuk memperhatikan sikap disiplin anggotanya masing-masing beserta keluarganya.

Presiden pada Rapim TNI Polri itu meminta para prajurit dan polisi menjaga diri dan keluarganya agar tidak sembarang memanggil penceramah yang justru dapat menyebarkan paham-paham radikal.

Jokowi juga menyebut ia masih menemukan ada keluarga prajurit dan anggota Polri yang tidak setuju terhadap program-program pemerintah. Padahal, prajurit TNI dan anggota Polri beserta keluarganya dituntut untuk disiplin mengikuti perintah pimpinan dan kebijakan pemerintah.

Terkait itu, Kasad menegaskan dia akan kembali mengingatkan jajarannya.

“Nanti akan saya sampaikan ke para Pangdam, para Danrem jangan sampai salah-salah kita dalam memilih, mengundang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme sehingga ini jangan sampai pemahaman-pemahaman yang tidak bagus sampai ke keluarga kita,” ujar Dudung.

Sebenarnya Apa itu radikalisme dalam beragama?

Mennyikapi pesan dari Presiden Jokowi yang disampaikan saat memberikan arahan dalam pertemuan pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 yang digelar di Markas Besar TNI pada hari Selasa, 1 Maret 2022.

Hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh KSAD Dudung, dimana isu mengenai radikalisme makin merebak di Indonesia dan diharapka tidak ada ditubuh TNI dan Polri.

Sementara itu jika kita analisa lagi apa itu radikalisme dalam beragama, dalam bahasa yang lebih lugas, radikalisme adalah bentuk mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya atau mempraktikkan agama dengan mengambil posisi t}arf atau pinggir. Biasanya adalah sisi yang berat, memberatkan dan berlebihan. Sehingga akan menimbulkan sikap keras dan kaku.

Sehingga dengan adanya isu radikal yang dibawa oleh beberapa ustadz dan ulama di Indonesia, tentunya dikahwatirkan akan menimbulkan kesalah pahaman pada masyaraat awam yang baru saja mendalami masalah agama.

Sebenarnya semenjak dahulu dalam sejarah label radikal swering disematkan kepada orang-orang tertentu yang menghalangi kepentingan penguasa. Bahkan Pahlawan kita, Pangeran Diponegoro diberi gelar radikal oleh Belanda sebab beliau dengan tegasnya melawan kebijakan kolonial Belanda, menolak keputusan Belanda yang membangun jalan yang menyigar makam leluhurnya.

Beberapa ustadz yang dinilai radikal dan langsung mereaksi dengan himbauan dari KSAD Dudung adalah ustadz Feliz Shiaw, dia mempertanyakan maksud radikal tersebut apakah hanya  dilihat adalah ceramahnya yang terlalu terlalu keras ketika mengkritisi pemerintah.

Secara etimologi, radikal berasal dari kata latin, radix/radici, yang berarti “akar”. Dalam politik, istilah “radikal” mengacu pada individu, gerakan atau partai yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistim politik secara mendasar atau keseluruhan. Radikal itu bukanlah sebuah istilah yang negatif.

Jadi semua itu kembali kepada masyarakat yang menilai dan mendengarkan ceramah ustadz yang bersangkutan, pahami dengan ilmu agama yang cukup dan seharusnya mendamaikan tidak saling menghujat. Selalu jaga kerukunan dan jangan menyebarkan fitnah yang bisa mengancam kerukunan umat beragama, selalu jaga budaya bangsa kita, karena Indonesia memiliki Indentitas.Salam damai !.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published.